35 Soal CPNS Gratis Tes Wawasan Kebangsaan

Soal CPNS Gratis – Tes Wawasan Kebangsaan

35 Soal CPNS Gratis Tes Wawasan Kebangsaan

 

 

Soal CPNS Gratis – CPNS 2019 akan menguji peserta seleksi dengan materi tes wawasan kebangsaan (TWK). TWK yakni pengetahuan kebangsaan yang meliputi UU45, Pancasila, dan sejarah Republik Indonesia. Tak heran jika materi ini diujikan untuk meningkatkan kepedulian peserta akan sejarah Tanah Air.

35 Soal CPNS Gratis Tes Wawasan Kebangsaan

 

Nah, bagi Anda yang ingin mendaftar CPNS  sepatutnya belajar tentang Soal Tes Wawasan Kebangsaan. Berikut beberapa Soal CPNS Gratis Tes Wawasan Kebangsaan

 

  1. Kedatangan bangsa-bangsa baik dari Asia Barat, Asia Selatan maupun Asia Timur ke Kepulauan Indonesia sejak abad X adalah karena antara lain lada yang dihasilkan di Sumatera dan Jawa Ba rat, jug a di ….

a.Jawa Tengah

b.Kalimantan Selatan

c.Kalimantan Timur

d.Jawa Timur

e.Sulawesi Selatan

 

  1. Rempah-rempah yang sulit diperoleh di Eropa pada abad ke-15, ke-16, dan ke-17 membuat orang-orang Eropa ingin membelinya sendiri dari tempat-tempat penghasilannya. Hal ini menimbulkan persaingan antara orang-orang Eropa sendiri antara lain yang terjadi di Banten antara orang-orang Beland a dan ….

a.Orang-orang Spanyol

b.Orang-orang Portugis

c.Orang-orang Perancis

d.Orang-orang Italia

e.Orang-orang lnggris

 

  1. Pembentukan Oost-lndische Compagnie pada tahun 1602 dimaksudkan agar dalam perdagangan rempah-rempah di Kepulauan lndonesai, pedagang¬pedagang Belanda dapat menghadapi bersama …

a.Pedagang-pedagang Spanyol

b.Para pedagang Cina

c.Para perampok

d.Maslah-masalah yang muncul lebih terpadu

e.Persaingan antar pedagang Belanda sendiri

 

  1. Untuk melindungi perdagangan, VOC diberi ….

a.Keleluasaan membuat kapal-kapal perangnya sendiri

b.Hak octrooi

c.Keleluasaan mengekspor rempah-irempah ke pasar Eropa

d.Armada dengan tentara sewaan yang kuat

e.lzin untuk meberlakukan Punale Sanctie

 

  1. Jatuhnya kerajaan-kerajaan besar di Indonesia seperti Gowa, Mataram, Banten, dan Aceh yang berlangsung dari sekitar 1680 hingga 1750 ke tangan Belanda menandai awal dari…

a.Hancurnya perdagangan rempah-rempah

b.Mulai terciptanya kesatuan wilaah di Indonesia

c.Pendidikan barat masuk ke Indonesia

d.Munculna perlawanan terhadap kekuasaan Belanda

e.Berakhirnya pengaruh Portugis di Indonesia

 

  1. Raja Bone, Arum Pone, menolak menyerahkan wilayah-wilayah kekuasaannya, setelah lnggris meninggalkan Indonesia pad tahun 1816, karena ia menganggap

a.Kerajaannya adalah kerajaan merdeka

b.Kedudukannya sama dengan Belanda

c.Belanda selalu memeras

d.Belanda ingin menguasai secara mutlak

e.Belanda tidak pernah menepati janji

 

  1. Pada tahun 1830 pemerintah Belanda menghadapi kekurangan dana untuk menjalankan kegiatannya di Hindia Belanda karena ….

a.Keikutsertaannya dalam perang yang terjadi di Eropa

b.Harus memberi sumbangan kepada perancis yang menjadi sekutu

c.Perang Diponegor yang menelan biaya besar

d.Kerugian yang dialami karena banjir besar yang melanda Belanda yang berada di bawah permukaan laut

e.Harus memberi dukungan finansial kepada lnggris yang membantunya melawan Perancis

 

  1. Munculnya kesadaran berbangsa di kalangan penduduk Indonesia didorong mula-mula oleh …

a.Kaum intlektual Belanda

b.Kaum intlektual Indonesia

c.Para ulama

d.Para musyafir

e.Para pedagang

 

  1. Salah satu sumbangan yang diberikan Sumpah Pemuda adalah …

a.Memberi penghargaan kepada tradisi etnik

b.Meningkatkan kesadaran berbangsa

c.Saling menghargai di kalangan suku-suku bangsa

d.Kesadaran akan kemampuan bangsa sendiri

e.Kesadaran akan kebhinekaan

 

  1. Menurut Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan melalui jalur dan jenjang yang tersedia. Yang dimaksud jalur pendidikan adalah jalur pendidikan ….

a.Sekolah dan luar sekolah

b.Formal dan informal

c.Umum dan kejuruan

d.Dasar, menengah, dan tinggi

e.Umum dan kedinasan

 

  1. GBHN 199-2004 tlah mengamanatkan terselengaranya pemilu secara lebih demokratis pada tahun 2004 yang dilaksnakan oleh sebuah badan penyelenggara pemilu yang independen dan nonpartisan, yaitu ….

a.Komisi pemiihan umum

b.Lembaga pemilihan umum

c.Sadan pemilihan umum

d.Biro pemilihan umum

e.Pelaksanaan pemilihan umum

 

  1. Sistem pemerintahanpresidential mengatur hubungan antara presiden dengan DPR, yaitu..

a.Presiden dapat membubarkan DPR

b.Presiden dan DPR tidak dapat saling menjatuhkan

c.Presiden dapat menganti anggota DPR

d.Presiden dapat diberhentikan oleh DPR

e.Presiden dapat me-recall anggota DPR

 

  1. Ciri utama sistem ekonomi kerakyatan adalah penegakan prinsip keadilan dan demokrasi disertai kepedulian …

a.Terhadap peningkatan ekspor

b.Terhadap tenaga wanita

c.Terhadap yang lemah

d.Menghadapi globalisasi

e.Terhadap pertahanan nasional

 

  1. Maksud perumusan GBHN seperti yang dinyatakan dalam Ketetapan MPR No.lV/MPR/1999 adalah …

a.Mempercepat tercapainya tujuan pembangunan

b.Memberikan arah bagl penyelenggaraan negara

c.Meletakkan dasar terwujudnya stabilitas nasional

d.Memberikan pedoman pelaksanaan pembangunan

e.Menjadi panduan dalam perumusan kebijakan publik

 

  1. Visi pembangunan nasional seperti dirumuskan dalam GBHN adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dn sejahtera, yang didukung manusia Indonesia yang memiliki karakteristik sebagai berikut, KECUALI …..

a.Berakhlak mulia

b.Cinta tanah air

c.Berkesadaran hukum

d.Berwawasan global

e.Memiliki etos kerja

 

  1. Salah satu misi pembangunan menurut GBHN adalah penegakan kedaulatan rakyat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Lmplementasi dalam bldang pendidikan dilapangan yang sesuai sebagai perwujudan misi tersebut terutama ….

a.Peningkatan disiplin belajar

b.Pembebasan uanq sekolah

c.Penegrian lembaga pendidikan

d.Konsep globaiisasi pendidikan

e.Manajemen berbasis sekolah

 

  1. Program pembangunan nasional memuat …

a.Uraian rinci dan terukur dalam pelaksanaan GBHN

b.Kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan GBHN

c.Uraian kegiatan pembangunan bebagai departemen

d.Program kerja kabinet selama periode tertentu

e.Landasan struktural pembangunan nasional

 

  1. Arah kebijakan pembangunan hukum antara lain adalah menegakkan hukum secara konsisten untuk menjamln kepastlan hukum. Untuk mewujudkan arah kebijakan ini sangat diperlukan, terutama …

a.Gaji aparat penegak hukum yang mencukupi

b.Sarana dan prasarana peradilan yang mencukupi

c.Aparat penegak hukum yang berpendidikan tinggi

d.Peraturan perundang-undangan tertulis

e.Perubahan terhadap hukum acara yang ada saat ini

 

  1. Program pemberdayaan lembaga peradilan dan berbagai lembaga penegak hukum saat ini terutama bertujuan untuk ….

a.Memelihara keamanan ligkungan

b.Mewujudkan ketertiban dalam masyarakat

c.Mempercepat penyelesaian berbagai perkara

d.Mencegah terjadinya berbagai kejahatan

e.Menumbuhkan kepercayaan masyarakat

 

  1. Arah kebijakan pembangunan bidang ekonomi antara lain menghindari terjadi struktur pasar monopolistik, karena hal ini sangat merugikan bagi ….

a.Pertumbuhan usaha koperasi

b.Perkembangan usaha pertanian

c.Terwujudnya persalngan sehat

d.Perkembangan dunia industri

e.Peningkatan pendapatan pajak

 

  1. Pemberdayaan ekonomi rakyat sangat terkait dengan upaya menggerakkan perekonomian pedesaan Karena alasan-alasan berikut, KECUALI. ..

a.Sebagian besar rakyat pedesaan hidup miskin

b.Wllayah negeri lni sebagian besar adalah pedesaan

c.Pedesaan kaya dengan potensi yang dapat dikembangkan

d.Rakyat di pedesaan menuntut demokratisasi ekonomi

e.Pembangunan pedesaan dapat menghemat arus urbanisasi

 

  1. Upaya pendidikan politik secara intensif dan komprehensif dllakukan terutama untuk…

a.Mewujudkan kesatuan dalam berpolitik

b.Mencegah masuknya budaya politik asing

c.Meningkatkan peran berbagai lembaga negara

d.Mengembangkan budaya potitik yang demokratis

e.Menghindari perbedaan pandangan politik yang tajam

 

  1. Amanat GBHN di bidang hukum antara lain ….

a.Pembentukan badan peradilan yang transparan

b.Proses peradilan yang berimbang

c.Proses peradilan terhadap pelanggaran hukum dan HAM

d.Kesetaraan posisi antara jaksa penuntut dan pembela

e.Kesejahteraan yang memadai bagi penyelenggara keadilan

 

  1. Tujuan utama pendidikan menurut GBHN adalah

a.Memberikan ketrampilan kepada peserta didik

b.Menciptakan masyarakat Indonesia yang berkualitas atinggi

c.Agar peserta didik menjadi orang berguna di masyarakat

d.Menjadlkan manusla Indonesia cerdik dan pandai

e.Membentuk kepribadian yang bertaqwa

 

  1. Menurut GBHN, pemerintah berkewajiban untuk melakukan pembaharuan dan pematapan sistem pendidikan nasional dengan bersdasarkan …..

a.Penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah dan masyarakat

b.Pasal tentang pendidikan yang tercatum pada UUD 1945

c.Visi dan misi bangsa Indonesia di semua aspek kehidupan

d.Prisip desentralisasi, otonomi keilmuan, dan manajemen

e.Merevisi undang-udang sistem pendidikan

 

  1. Mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggug jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, politik,hukum, keagamaan, adat, swadaya masyarakat merupakan amanat GBHN secara umum pada bidang…

a.Pembangunan daerah

b.Pembangunan nasional

c.Pengembangan pemerintah pusat

d.Pengembangan pemerintah daerah

e.Kesetaraan anata pusat dan daerah

 

  1. Berapa kali UUD 1945 di-amandemen…

a.1 kali

b.2 kali

c.3 kali

d.4 kali

e.5 kali

 

  1. Pasal berapa saja UUD 1945 pertama kali di-amandemen …

a.Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20 dan 21.

b.Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20 dan 22.

c.Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20 dan 23.

d.Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20 dan 24.

e.Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 21 dan 24.

 

  1. Pasal berapa saja UUD 1945 kedua kali diamandemen …

a.Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, dan 35.

b.Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, dan 36.

c.Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, dan 37.

d.Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, dan 38.

e.Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 35, dan 36.

 

  1. Pasal berapa saja UUD 1945 ketiga kali diamandemen …

a.Pasal 1, 3, 6, 11, 17, 23, dan 24.

b.Pasal 1, 3, 6, 11, 17, 23, dan 25.

c.Pasal 1, 3, 6, 11, 17, 23, dan 26.

d.Pasal 1, 3, 6, 11, 17, 23, dan 27.

e.Pasal 1, 3, 6, 11, 17, 24, dan 25.

 

  1. Kapan amandemen pertama dilakukan …

a.19 Oktober 1999

b.19 Oktober 2000

c.19 Oktober 2001

d.19 Oktober 1998

e.19 Oktober 2002

 

  1. Kapan amandemen kedua dilakukan …

a.18 Agustus 2000

b.18 Agustus 2001

c.18 Agustus 2002

d.18 Agustus 2003

e.17 Agustus 2001

 

  1. Toleransi dalam kehidupan antar umat beragama berarti …

a.Persebaran agama dapat dilakukan kepada siapa saja dan dimana saja

b.Setiap agama memiliki tujuan dan cara ibadah yang sama kepada Tuhan

c.Tersedianya tempat beribadah bagi semua umat beragama dan berdekatan

d.Setiap orang boleh berganti dan berpindah agama setiap saat, bila dikehendaki

e.Setiap orang boleh melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama masing-masinng

 

  1. Menurut undang-undang nomor 22 tahun 1999 diantara kewenangan pemerintah pusat yang tidak diotonomikan adalah ….

a.Pendidikan

b.Agama

c.Sosial

d.Pertahanan

e.Kesehatan

 

  1. Salah satu hasil yang paling menonjol dari Orde Baru yang telah mendapatkan pengakuan internasional adalah ….

a.pembangunan industri

b.penyelenggaraan KB

c.pelaksanaan transmigrasi

d.swasembada pangan

e.pemberantasan buta huruf

 

Sekian Artikel tentang 35 Soal CPNS Gratis Tes Wawasan Kebangsaan untuk tes seleksi masuk CPNS, perlu diingat bahwa materi yang kami bagikan bukanlah materi resmi dari pemerintah. Semoga bermanfaat …

Nahh, untuk Anda yang ingin mengikuti tes CPNS, Anda perlu belajar dulu supaya menguasai betul-betul materi tes dengan cara mengikuti Pelatihan TPA CPNS.

Info Lebih Lanjut Mengenai Pelatihan TPA CPNS Silahkan KLIK WhatsApp Sekarang

35 Soal CPNS Gratis Tes Wawasan Kebangsaan

Leave a Reply

*

× GRATIS Mini Try Out Bappenas